Pages

Monday, July 26, 2010

Indonesian State Intelligence Agency / Badan Intelijen Negara

Indonesian State Intelligence Agency
Badan Intelijen Negara, (State Intelligence Agency), commonly referred to as BIN, is Indonesia's primary intelligence agency. Prior to 2001, it was known as Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara (State Intelligence Coordinating Agency); its name was changed as part of a general restructuring of the agency. BIN is responsible both for coordinating information sharing and operations between Indonesia's other intelligence agencies and for mounting operations on its own. At the time of its name change in 2001, BIN's role in coordinating was deemphasized, but, in the wake of the 2002 Bali bombing, that aspect of the agency's operations was the subject of renewed focus as part of an all-around expansion of the agency's budget and operations. BIN has been the subject of criticism from human rights groups for its treatment of dissidents and human rights advocates in Indonesia. The agency is currently headed by Syamsir Siregar; from 2001 to 2004, it was led by Abdullah Mahmud Hendropriyono.



IN BAHASA INDONESIA / DALAM BAHASA INDONESIA



Badan Intelijen Negara

Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. Kepala BIN sejak 22 Oktober 2009 adalah Sutanto.


Sejarah Singkat


Badan Intelijen Negara, Institusi yang terkesan angker ini cikal-bakalnya ada di masa pendudukan Jepang, tahun 1943. Pada masa itu Jepang mendirikan versi lokal lembaga intelijen yang terkenal dengan sebutan Sekolah Intelijen Militer Nakano. Mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta), Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus Komandan Intelijen pertama kaum republikan.

Paska kemerdekaan, Agustus 1945 Pemerintah Indonesia mendirikan badan intelijen republik yang pertama, yang dinamakan Badan Istemewa. Kolonel Zulkifli Lubis kembali memimpin lembaga itu bersama sekitar 40 mantan tentara Peta yang menjadi penyelidik militer khusus.

Setelah memasuki masa pelatihan khusus intelijen di daerah Ambarawa, awal Mei 1946 sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (Brani). Lembaga ini menjadi payung gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.

Juli 1946, Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Sjarifuddin membentuk Badan Pertahanan B yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Alhasil 30 April 1947 seluruh badan intelijen digabung di bawah Menhan, termasuk Brani menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.

Di awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Tahun itu Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima tawaran Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina.

Akibat persaingan di tubuh militer, sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional. Maka 5 Desember 1958 Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dengan Kolonel Laut Pirngadi sebagai kepala.

Selanjutnya, 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio. Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk intelijen.

Intel Orde Baru Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Berikutnya di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI).

Kemudian 22 Agustus 1966 Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dengan Brigjen. Yoga Sugomo sebagai kepala yang langsung bertanggung jawab kepadanya.

Sebagai lembaga intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsus) di bawah Letkol. Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto.

Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Mayjen. Soedirgo merupakan Kepala Bakin pertama. Pada masa Mayjen. Sutopo Juwono, Bakin memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS.
Sebenarnya di awal 1965 Nicklany menciptakan unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM. Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01.

Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi III pos Opsus di bawah Brigjen. Ali Moertopo. Sebagai inner circle Soeharto, Opsus dipandang paling prestisius di Bakin, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat dan kelahiran mesin politik Golongan Karya (Golkar) sampai masalah Indocina.

Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, L.B. Moerdani memperluas kegiatan intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (Bais). Selanjutnya Bakin tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.

Setelah mencopot L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat Bais dan mengganti nama menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).

Tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.


Struktur organisasi

Struktur organisasi BIN telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52/2005. Berdasarkan Perpres tersebut BIN dipimpin oleh seorang Kepala BIN dibantu oleh seorang Wakil Kepala, satu Sekretariat Utama yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama, satu Inspektorat Utama (dikepalai oleh seorang Inspektur Utama), lima Deputi dan lima orang Staf Ahli.

Di Indonesia khusus untuk LPND (Lembaga Pemerintahan Non Departemen) telah ditetapkan standar nomenklatur Sekretaris Utama (menyerupai fungsi Sekjen Departemen) dan Inspektur Utama (fungsinya menyerupai Irjen Depertemen). Selengkapnya struktur organisasi BIN adalah :

• Kepala
• Wakil Kepala
• Sekretariat Utama
• Deputi Bidang Luar Negeri
• Deputi Bidang Dalam Negeri
• Deputi Bidang Kontra Intelijen
• Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi
• Deputi Bidang Teknologi
• Inspektorat Utama
• Staf Ahli Bidang Politik
• Staf Ahli Bidang Ekonomi
• Staf Ahli Bidang Hukum
• Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
• Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan


Tugas pejabat BIN

Kepala BIN Kepala BIN adalah pejabat negara setingkat Menteri.

Daftar Kepala BIN

Pangkat Nama Awal masa jabatan Akhir masa jabatan Keterangan
Jend. (Purn.)
A.M. Hendropriyono 2001 2004 Kabinet Gotong Royong
May. Jend. (Purn.)
Syamsir Siregar 8 Desember 2004 22 Oktober 2009 Kabinet Indonesia Bersatu I
Jend.Polisi (Purn.)
Sutanto 22 Oktober 2009 Sedang menjabat Kabinet Indonesia Bersatu II


Tugas kepala BIN
:

• memimpin BIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BIN
• menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BIN yang menjadi tanggung jawabnya
• membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain

Wakil Kepala
mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin

Sekretariat Utama
mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIN

Deputi Bidang Luar Negeri
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional penyelidikan yang beraspek luar negeri

Deputi Bidang Dalam Negeri
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional

Deputi Bidang Kontra Intelijen
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang kontra intelijen Memberikan arahan dan tugas di bidang kontra intelijen baik didalam maupun diluar negeri

Inspektorat Utama
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan BIN.

Staf Ahli Bidang Politik
mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah politik

Ahli Bidang Ekonomi
mempunyai tugas memberi telaahan mengenai masalah ekonomi dan politik

Staf Ahli Bidang Hukum
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Hukum

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sosial budaya termasuk bidang arsitektur yng merupakan seni dalam budaya indonesia

Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pertahanan dan keamanan.